Tangerang, Jurnalkota.com –
Keberadaan jembatan timbang yang baru saja selesai dibangun di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, kini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Proyek pembangunan yang seharusnya selesai pada akhir 2024 ini baru selesai pada Januari 2025, dan kualitas jembatan yang dihasilkan banyak dipertanyakan. Pengamatan kasat mata menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan standar yang diharapkan.

Masyarakat menilai bahwa pihak kontraktor bekerja sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun ada beberapa masalah yang menjadi perhatian. Salah satunya adalah ketebalan coran beton jembatan yang dinilai sangat tipis, sehingga tidak cukup kuat untuk menopang beban truk sampah bermuatan puluhan ton yang sering melintas. Selain itu, kondisi tanah yang digunakan sebagai dasar jembatan yang berasal dari bekas tempat pembuangan sampah dianggap labil dan berpotensi menyebabkan jembatan amblas.


Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menganggarkan dana sebesar Rp660 juta pada tahun 2024 untuk pembangunan dua unit jembatan timbang di lokasi tersebut. Namun, meskipun proyek ini sudah selesai pada Januari 2025, banyak pihak menduga adanya kelalaian dalam proses pengawasan dan perencanaan yang dilakukan oleh DLH. Masyarakat merasa bahwa kondisi tanah dan ketebalan coran beton seharusnya lebih diperhatikan sebelum pembangunan dimulai.
Kekhawatiran masyarakat semakin meningkat dengan dugaan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang tercatat untuk tahun 2024 dan pelaksanaan proyek yang baru selesai pada tahun 2025. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa mungkin ada kesepakatan yang tidak transparan antara pihak kontraktor dan Dinas Lingkungan Hidup. “Kenapa proyek ini bisa dilanjutkan meskipun anggarannya sudah masuk dalam rencana tahun 2024?” tanya salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Seorang supir truk sampah yang juga mengungkapkan kekhawatirannya mengatakan, “Jika jembatan ini terus dilintasi truk sampah bermuatan berat, jembatan ini bisa saja amblas dalam waktu dekat.” Hal serupa juga disampaikan oleh seorang warga setempat, yang menunjukkan permukaan jembatan dan ketebalan coran beton yang dianggap tidak memadai. “Coba lihat saja, jembatan ini tidak akan bertahan lama,” ujarnya.


Masyarakat pun mengkritik pengawasan yang dianggap tidak maksimal dari Dinas Lingkungan Hidup. Mereka menilai bahwa proyek ini terkesan terburu-buru dan tidak memperhatikan kondisi lapangan dengan baik. “Anggaran ini berasal dari pajak masyarakat, seharusnya pengawasan lebih ketat dilakukan agar tidak ada pemborosan dan kualitas pekerjaan terjaga,” kata salah seorang warga.
Pihak terkait, baik kontraktor maupun Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan segera menanggapi keluhan masyarakat dan melakukan evaluasi terkait kualitas pembangunan jembatan timbang tersebut. Pemerintah diharapkan memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun benar-benar aman dan layak digunakan oleh masyarakat.(tohang)