Humbang Hasundutan, Jurnalkota.com – Kepemimpinan Dr. Oloan Paniaran Nababan dan Yunita Rebeka Marbun sebagai Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan periode 2025-2030 diwarnai dengan pengunduran diri enam pejabat eselon II. Fenomena ini memicu spekulasi dan sorotan tajam terkait stabilitas pemerintahan daerah.
Enam pejabat yang mengundurkan diri tersebut adalah: 1. Frans Judika Pasaribu (Kepala Dinas Sosial)2. Maradu Napitupulu (Kepala Dinas PMDP2A)
3. Batara Siregar (Kepala Dinas Kominfo)
4. Tua Marsakti Marbun (Asisten Administrasi)
5. Fery Sitorus (Kepala Kesbangpol)
6. Rommel Silaban (Staf Ahli Bupati)
Pengunduran diri secara bersamaan ini menimbulkan dugaan adanya tekanan politik yang kuat dari Bupati Oloan Nababan. Beberapa pihak menduga, gaya kepemimpinan bupati yang dianggap “rezim” atau “ekstrim” menjadi penyebab utama para pejabat tersebut memilih untuk mundur dari jabatannya.
“Ini diduga Bupati Humbang Hasundutan terlalu rezim atau ekstrim, sehingga patut diduga mundurnya enam pejabat eselon II ini adalah tekanan yang luar biasa dari bupati agar mereka memang mundur dari jabatannya,” ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, tim media masih berupaya mendapatkan konfirmasi dari pihak terkait, melalui pesan WhatsApp. Namun, belum ada jawaban yang diterima.
Riant Widodo Marbun, Ketua Dharma Advokasi Masyarakat Indonesia (DAMI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Utara, memberikan tanggapan terkait peristiwa ini.
Ia menduga, pengunduran diri enam pejabat secara bersamaan dapat memicu dugaan tekanan politik. “Bisa diduga juga dikarenakan tidak memilih bupati waktu pilkada, sehingga banyaknya tekanan yang membuat mereka memilih mundur dari jabatan eselon II,” kata Riant Widodo Marbun.
Riant menambahkan, baru kali ini terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan di mana sejumlah pejabat mengundurkan diri secara bersamaan. “Tentunya ini momen yang sangat memukul atau mencoreng,” pungkasnya.
Peristiwa ini menjadi catatan kelam dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai kondisi internal birokrasi di bawah kepemimpinan Dr. Oloan Paniaran Nababan. Masyarakat berharap, pemerintah daerah segera memberikan klarifikasi dan solusi agar stabilitas pemerintahan dapat segera dipulihkan. (R/M)