Banten.Jurnalkotw.com – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Banten untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja. Juga meningkatkan koordinasi dengan DPRD Provinsi Banten untuk perbaikan kinerja ke depan.
Hal itu diungkapkan Andra Soni saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tentang Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (11/06/2025).
Atas berbagai masukan itu, Andra Soni mengucapkan banyak terima kasih serta mengajak seluruh fraksi di DPRD Banten untuk bersama-sama meningkatkan koordinasi guna perbaikan kinerja yang lebih baik lagi ke depan.
Menurutnya, Pemprov Banten bersama DPRD Provinsi Banten perlu secara bersama-sama meningkatkan koordinasi pemerintahan yang konstruktif, keseimbangan perencanaan daerah secara tepat dan cermat untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.
“Kemudian memperbaiki kinerja secara maksimal dan lebih fokus dalam melakukan pengelolaan keuangan, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif,”papar Andra Soni.
Dikatakan Andra, koreksi dan pertimbangan yang disampaikan DPRD Banten juga akan menjadi perbaikan dan peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
“Kita harus bersama-sama bekerja untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan menjaga kondusifitas wilayah serta memberikan pelayanan prima untuk mewujudkan Banten maju, adil merata, dan tidak korupsi,” jelasnya.
Andra Soni juga menegaskan, capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemprov Banten dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sembilan kali berturut-turut itu merupakan upaya bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD.
“Tentunya melalui langkah-langkah konkret antara lain dengan meningkatkan sistem pengendalian internal dan mengawal sejak proses perencanaan dengan sampai proses pertanggungjawaban, termasuk kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah,” pungkasnya. (RNH)