PADANGSIDIMPUAN, Jurnalkota.Com– Suasana tenang di Jalan Melati Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, mendadak berubah tegang. Jumat (4/7) pagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah milik MAP, Direktur PT DNG yang juga dikenal sebagai Bendahara Partai Golkar Tapanuli Selatan (Tapsel).
Penggeledahan ini merupakan bagian dari rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sebelumnya dilakukan KPK di Kabupaten Mandailing Natal belum lama ini. Pantauan awak media, tim penyidik tiba sekira pukul 09.30 WIB, didampingi personel kepolisian, dan langsung masuk ke rumah bercat putih-hitam itu.
Pukul 11.55 WIB, tim KPK RI keluar dari lokasi dengan membawa tiga koper hitam dan sejumlah barang bukti, menggunakan empat unit mobil operasional.
Dikonfirmasi Kepala Lingkungan 3, Dambon Siregar, barang-barang yang disita antara lain sebuah telepon genggam, tanda bukti penerimaan uang, dan sebuah buku catatan kendaraan berwarna hitam. Seluruh kamar di rumah itu, katanya, tak luput dari penggeledahan.
“Brankasnya juga dibongkar, tapi isinya sudah kosong,” ungkap Dambon kepada media. Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan pada, Kamis (26/6) malam, terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalan oleh Kementerian PUPR dan preservasi jalan di Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara.
“Sejauh ini, KPK telah mengamankan enam orang dan malam ini mereka sedang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan,” ujar Budi.
Ia menambahkan bahwa, identitas para pihak yang terlibat dan rincian konstruksi perkara akan diumumkan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
Ketua DPD Partai Golkar Tapsel, Rahmat Nasution, turut angkat bicara pasca-ditangkapnya MAP. Ia mengaku masih bersama dengan MAP dan tidak bersama mantan Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu pada malam sebelum OTT terjadi.
“Malam itu kami masih berkumpul bersama, MAP tidak menunjukkan gelagat mencurigakan,” ujar Rahmat saat dikonfirmasi.
Rahmat menyebut, pihaknya masih menunggu informasi resmi dari KPK dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia berharap persoalan ini segera terang benderang dan tidak dikaitkan langsung dengan institusi partai secara menyeluruh. (R/M)